Penulis : Meisya Nazwa Efendi
Asal Instansi : MTsN 1 Kota Bengkulu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian penting yang digunakan pemerintah Indonesia untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar yang harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa. Seluruh anak-anak berhak mendapatkan pendidikan apapun latar belakangnya. Khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang menghadapi berbagai kendala ekonomi dan sosial. Dengan melalui APBN, pemerintah berupaya memastikan akses pendidikan yang berkualitas merata ke semua anak-anak di Indonesia agar setiap anak memiliki masa depan cerah dan mampu berkontribusi pada kemajuan bangsa. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan di APBN pada tahun 2025, dengan total anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun yang sama dengan 20% dari total APBN, sesuai amanat undang-undang.
Program-program yang secara khusus menyasar anak-anak kurang mampu mendapat porsi besar, di antaranya melalui program Bantuan Operasional Sekolah/ BOS, Program Indonesia Pintar/ PIP, beasiswa LPDP, serta program prioritas seperti Sekolah Rakyat/ SR. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Sekolah Rakyat adalah program inovasi yang bertujuan untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak prasejahtera yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal. Hingga Agustus 2025, program Sekolah Rakyat telah menjangkau 15.370 siswa dari keluarga prasejahtera yang tersebar di berbagai wilayah terpencil di Indonesia, didukung oleh ribuan guru dan tenaga kependidikan yang dibiayai oleh APBN. Program ini menyediakan layanan pendidikan lengkap termasuk akomodasi dan makan gratis bagi siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman tanpa terbebani oleh kendala ekonomi (DJPB Kemenkeu, 2025)
Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program unggulan APBN yang memberikan bantuan langsung tunai untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Pada 2025, PIP telah menjangkau lebih dari 20 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan tujuan memastikan anak-anak tidak putus sekolah karena masalah ekonomi. Bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk biaya sekolah, seragam, buku, dan transportasi (Saptati D.I., 2025) Ada juga program lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi anak kurang mampu, beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tunjangan profesi guru non-PNS, dan pembangunan serta rehabilitasi fasilitas sekolah guna menjaga mutu serta kenyamanan belajar.
Alokasi APBN yang tepat dan sasaran pada program pendidikan bagi anak kurang mampu telah menunjukkan sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah dan program beasiswa, anak-anak dari keluarga miskin dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah dengan harapan tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program Sekolah Rakyat juga berhasil memperluas akses pendidikan di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan formal. Ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif bagi semua kalangan masyarakat (Komdigi, 2025)
Meskipun APBN telah memberikan dukungan maksimal dalam pendidikan, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi agar manfaatnya optimal bagi anak-anak kurang mampu. Tantangan utama meliputi distribusi dana yang merata dan tepat sasaran, peningkatan kualitas guru dan kurikulum, pengembangan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, serta pengawasan penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat dibutuhkan agar semua program berjalan sesuai target dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh anak-anak kurang mampu. Apabila pengelolaan dana pendidikan tidak optimal, dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas pendidikan dan memicu peningkatan angka putus sekolah (Sustain, 2024)
Pemerintah terus mengembangkan strategi pemanfaatan APBN yang holistik dan berbasis inklusi sosial. Selain memberikan bantuan langsung seperti BOS dan PIP, pemerintah juga fokus pada program-program pendampingan sosial, digitalisasi pembelajaran, pelatihan guru, serta perbaikan sarana dan prasarana belajar. Program makan bergizi gratis juga hadir sebagai bagian dari dukungan APBN untuk mendukung perkembangan dan kesehatan anak. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, pemerintah melibatkan komunitas lokal dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini mendukung terciptanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia.
APBN Indonesia telah menjadi bantuan penting dalam mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu dengan berbagai program yang menjamin akses, kualitas, dan kelangsungan pendidikan. Melalui alokasi dana yang besar dan program-program prioritas seperti Sekolah Rakyat, Program Indonesia Pintar, dan bantuan operasional sekolah, negara hadir sebagai fasilitator utama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata dan inklusif. Pendidikan yang diperoleh anak-anak kurang mampu melalui dukungan APBN ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya membuka kesempatan lebih luas untuk anak-anak dari keluarga ekonomi lemah tetapi juga mampu memutus rantai kemiskinan dan memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.
Alokasi APBN untuk pendidikan di Indonesia pada tahun 2025 telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak-anak kurang mampu. Melalui program-program prioritas seperti Sekolah Rakyat, Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Operasional Sekolah, pemerintah berhasil meningkatkan partisipasi sekolah, menurunkan angka putus sekolah, serta memperluas layanan pendidikan ke wilayah terpencil. Meskipun masih ada tantangan dalam distribusi dana, kualitas guru, dan pengawasan anggaran, upaya pemerintah yang mengedepankan inklusi sosial, pelibatan pemangku kepentingan, dan inovasi pendidikan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang setara. Dengan demikian, pendidikan yang didukung APBN menjadi investasi strategis yang penting untuk memutus rantai kemiskinan dan memperkuat masa depan bangsa Indonesia.
